"Falsafah hidup kita adalah HABONARON maka mari mulai segala sesuatu dengan KEBENARAN "


DR. JR. SARAGIH SH,MM

BUPATI SIMALUNGUN

REGULASI LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011.

Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

  1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
  2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
  3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
  4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
  5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

LPSE Memiliki Fungsi Meliputi :

  1. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan K/L/D/I;
  2. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
  3. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
  4. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengopetasian SPSE.
Sumber : Perka LKPP No. 2 Tahun 2010 Pasal 4

LPSE Memiliki Tugas Meliputi :

  1. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP);
  2. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  3. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
  4. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I.

LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/ Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
Sumber: Perka LKPP No.2 Th.2010 Pasal 3 ayat (1-3)